Mobil listrik saat ini mendapat keistimewaan di DKI Jakarta berupa pembebasan dari aturan ganjil genap (gage). Melihat tren ini, sejumlah produsen otomotif mengusulkan agar kendaraan hybrid juga diberi perlakuan serupa.

Usulan ini disampaikan oleh Jerry Hermawan Lo, pendiri PT JIO Distribusi Indonesia (JDI) yang merupakan distributor BAIC di Indonesia. Menurut Jerry, mobil hybrid perlu mendapatkan insentif nonfiskal agar daya saingnya meningkat di pasar otomotif domestik.

BAIC BJ30 HEV

“Kalau bisa mobil hybrid juga bebas ganjil genap. Bahkan lebih baik lagi kalau plat nomornya diberi garis biru seperti mobil listrik. Ini bisa mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan,” ujar Jerry saat peluncuran BJ40 Plus di Purwakarta.

Jerry juga menegaskan bahwa mobil hybrid lebih fleksibel dibanding kendaraan listrik murni, terutama untuk penggunaan di daerah pegunungan atau medan berat. Ketika kendaraan kehabisan daya, mesin bensin bisa menjadi cadangan tenaga.

“Mobil off-road seperti BJ40, kalau sepenuhnya listrik dan kehabisan daya di gunung, bisa berbahaya. Hybrid adalah solusi realistis,” Jerry Hermawan Lo, Pendiri PT JIO Distribusi Indonesia (JDI) .

Chief Operating Officer BAIC Indonesia, Dhany Yahya, menambahkan bahwa kendaraan hybrid memiliki konsumsi bahan bakar sangat efisien, yaitu 18–20 km/liter dengan emisi yang lebih rendah dari 150 gram/km. Menurutnya, ini sejalan dengan arah kebijakan nasional menuju Net Zero Emission 2060.

“Mobil hybrid jelas masuk kategori ramah lingkungan. Jika dibebaskan dari ganjil genap, bukan hanya menguntungkan konsumen, tapi juga mendorong industri dalam negeri berkembang,” Dhany Yahya, Chief Operating Officer BAIC Indonesia.

BAIC sendiri akan mulai memasarkan mobil hybrid BJ30 dalam waktu dekat. Awalnya kendaraan ini akan diimpor utuh (CBU) dari Tiongkok, sebelum kemudian dirakit lokal di Indonesia dalam waktu enam bulan mendatang.

Langkah memberikan insentif seperti pembebasan ganjil genap diyakini bisa mempercepat adopsi mobil rendah emisi di Indonesia. Kini bola ada di tangan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.